Soal Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban tentang Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Bagian 1

1. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah …
A. Polisi menggunakan jalur busway
B. Membayar pajak tepat pada waktunya
C. Membuang sampah pada tempatnya
D. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
E. Menyebrang jalan pada zebra cross

2. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

3. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah…
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden

4. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
E. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi

5. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah…
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Hakim Agung
E. Kejaksaan Agung

6. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum…
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. tata negara

7. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran hukum masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. politik
E. kebijakan penguasa negara

8. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
A. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
B. Menguji UU terhadap UUD
C. Memutuskan pembubaran partai politik
D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
E. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden

9. Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...
A. Tata usaha negara
B. Negeri
C. Agama
D. Tinggi
E. Militer

10. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
A. Membentuk seluruh  partai politik
B. menguji undang –undang terhadap UUD.
C. Mengangkat memberhentikan hakim
D. Memutus peradilan tingkat kasasi
E. Menguji secara material UUD 1945

11. Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah…
A. DPA
B. MPR
C. DPR
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi   

12. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
C. Pasal 27 ayat 2
D. pasal 27 ayat 1
E. pasal 29 ayat 2

13. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut....
A. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah  dan pemilihan legislatif
D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
E. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu

14. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang....
A. pelaksanaan hukum
B. pengaawasan
C. pengamanan
D. penberi nasehat
E. peradilan

15. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ....
A. Sosial, ekonomi dan function publik
B. Hankam, politik dan sosial
C. Sosial, politik dan ekonomi
D. Politik, hankam dan HAM
E. Ekonomi, politik dan budaya

16. Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan  ....
A. Mahkamah konstitusi
B. Agama
C. Umum
D. Militer
E. Tata usaha negara

17. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah ....
A. Penguasa negara
B. Undang-undang
C. Budaya
D. Kesadaran Masyarakat
E. Politik

18. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh....
A. Prof, Dr.Notonegoro,  SH
B. Prof Mr, E.M. Meyer
C. S.M.Amin, SH
D. Leon Duguit
E. Utrech

19. Ius constitutum adalah hukum yang ...
A. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu
B. berlaku umum dalam suatu negara
C. Memuat perintah dan larangan
D. Hanya berlaku bagi orang tertentu
E. Mengatur cara melaksanakan aturan

20. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum....
A. Formal
B. Objektif
C. Positif
D. Subjektif
E. Materil

21. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...
A. alinea 4 pembukaan
B. pembukaan
C. aturan tambahan
D. batang tubuh
E. aturan peralihan

22. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....
A. Formal
B. Lokal
C. Objektif
D. Subjektif
E. Material

23. Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah
A. Hakim, Polisi dan KPK
B. KPK, Hakim dan Jaksa
C. KPK, Jaksa dan Pengacara
D. Polisi, Hakim dan Jaksa
E. KPK, Polisi dan Jaksa

24. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah...
A. Publik dan Privat
B. Traktat dan Yurisprodensi
C. Lokal dan internasional
D. Tertulis dan tidak tertulis
E. Objektif dan subjektif

25. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi  memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
A. tinggi
B. umum
C. militer
D. agama
E. negeri

26. Pendapat para ahli/ sarjana hukum terkemuka dinamakan ...
A. yurisprodensi
B. doktrin
C. kebiasaan
D. traktat
E. justifikasi

27. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan....
A. mahkamah militer
B. militer
C. tata usaha negara
D. agama
E. umum

28. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....
A. universal
B. sementara
C. fleksibel
D. mendesak
E. mengikat

29. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi
2) berani memberikan uang kepada aparat
3) menghindari sikap dan perilaku KKN
4) berani mengatakan kebenaran
5) melaporkan bila mendapati praktek uang
Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...
A. 2-3-5
B. 1-2-3
C. 3-4-5
D. 2-3-4
E. 1-3-4

30. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu ...
A. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif
B. peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku
C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
D. peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif
E. Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng

31. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 adalah ...
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan tinggi
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah militer

32. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer

33. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak....
A. membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial
B. mengawasi adanya dugaan pejabat yang  telah melakukan korupsi
C. untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat
D. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi
E. untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat

34. Contoh organisasi kemasyarakatan adalah ...
A. Bank Perkreditan Rakyat
B. Universitas Gajah Mada
C. Lembaga penelitian
D. Karang Taruna
E. Gerakan Indonesia Raya

35. Strategi untuk memberantas  korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari....
A. S.M.Amin SH
B. Jeremy Pope
C. Prof.Mr.E.M.Mayers
D. Utrech
E. Leon Duguit

36. Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah...
A. golongan karya
B. lembaga swadaya masyarakat
C. lembaga riset
D. perguruan tinggi
E. organisasi kemasyarakatan

37. Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah....
A. lembaga peradilan
B. partai politik
C. media masa
D. lembaga negara
E. perguruan tinggi

38. Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan ...
A. persaudaraan
B. hukuman
C. keagamaan
D. kekeluargaan
E. organisasi

39. Waktu yang diperlukan  untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun 1999 selama....
A. 30 hari
B. 10 hari
C. 20 hari
D. 15 hari
E. 25 hari

40. Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam...
A. memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat
B. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas
C. memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat
D. merumuskan agenda publik yang  selalu menjadi perhatian para politisi
E. memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya

41. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang...
A. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat
B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara
C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata  cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

42. Pernyataan yang tidak termasuk dalam  faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah….
A. Asas-asas konsistensi
B. Kesadaran Hukum
C. Kebudayaan
D. Perkembangan masyarakat
E. Politik /penguasa

43. Contoh tindak pidana pelangaran adalah
A. Melangar susila
B. Makar
C. Menodai bendera
D. Menghina Presiden
E. Mabok

44. Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal...
A. 110
B. 106
C. 108
D. 107
E. 109

45. Pasal 154 KUHP mengatur tentang ...
A. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya.
B. melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden
C. Menodai atau merobek bendera resmi negara RI
D. menyatakan kebencian dan permusuhan pada presiden
E. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan

46. Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui  dengan UU No ....
A. 67 tahun 1999
B. 20  tahun 2001
C. 28 tahun 1999
D. 30 tahun 2002
E. 65 tahun 1999

47. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal ...
A. 10 Desember 2004
B. 6 Desember 2004
C. 8 Desember 2004
D. 7 Desember 2004
E. 9 Desember 2004

48. Yang tidak ternasuk ciri – ciri tindakan korupsi yaitu ...
A. tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri
B. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat
C. tindakan yang menguntungkan para pejabat
D. perbuatan yang dapat merugikan negara
E. tindakan yang merugikan kepentingan umum

49. Menurut survey “the transparency Internasional” tentang negara terkorup di 99 negara di dunia, Indonesia menduduki peringkat ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

50. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya…
A. Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama
B. Menataati peraturan yang berlaku
C. Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik
D. Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah
E. Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama

51. Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan umum adalah hukum…
A. Nasional
B. Perdata
C. Pidana
D. privat
E. publik

52. Menurut J.G Starke sumber-sumber hukum internasional menjadikan bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Berikut ini bukan termasuk sumber-sumber hukum internasional adalah…
A. Keputusan pengadilan
B. Traktat
C. Negosiasi 
D. kebiasaan internasional
E. ketetapan lembaga internasional

53. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk...
A. Lembaga Swadaya Masyarakat
B. Mahkamah Konstitusi
C. Lembaga Peradilan
D. Peradilan Umum
E. Peradilan Agama

54. Perhatikan kasus berikut ini.
1) Mendirikan bangunan tanpa izin
2) Penipuan terhadap calon pegawai
3) Transaksi obat terlarang
4) Mencuri barang
5) Tidak membayar kontrakan
Dari kasus di atas yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor…
A. 2, 4, dan 5
B. 1, 3, dan 5
C. 1, 2, dan 3 
D. 2, 3, dan 4
E. 3, 4, dan 5

55. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara …
A. mempunyai hak dan kewajiban
B. wajib taat dan patuh terhadap hukum
C. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
D. wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
E. mendapat perlindungan hukum

56. Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan…
A. Militer tinggi
B. Militer pusat
C. Militer kasasi
D. militer utama
E. militer banding

57. Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah…
A. Undang-Undang
B. Ketetapan MPR
C. UUD 1945
D. peraturan pemerintah
E. peraturan pemerintah pengganti UU

58. Berdasarkan cara memberlakukannya hukum dibedakan menjadi…
A. Hukum material dan hukum formal
B. Hukum tertulis dan tidak tertulis
C. ius constituendum, Ius constitutum, dan hukum antarwaktu
D. Hukum lokal, nasional, dan internasional
E. Hukum publik dan hukum privat

59. Fungsi pengadilan negeri adalah …
A. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dari semua golongan penduduk
B. Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama
C. Mengadili setiap perkara pidana maupun perdata di tingkat banding
D. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memang telah terbukti berbuat salah
E. Memeriksa tingkat kasasi setelah perkaranya menggunakan uaya hukum banding

60. Salah satu jenis hukum politik adalah hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur…
A. Cara melaksanakan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara
B. Akibat-akibat hubungan antarkeluarga tentang harta benda seseorang yang meninggal
C. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara bagaimana pelaksanaannya oleh alat-alat perlengkapan negara
D. Keharusan, larangan, dan pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan dikenakan hukuman yang tegas
E. Hak negara atau alat perlengkapan negara untuk menjatuhkan hukuman secara objektif

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

1 A 11 E 21 D 31 D 41 D 51 E
2 C 12 D 22 A 32 A 42 A 52 C
3 D 13 B 23 D 33 D 43 D 53 A
4 D 14 E 24 B 34 D 44 D 54 D
5 A 15 A 25 C 35 B 45 D 55 B
6 A 16 C 26 B 36 A 46 B 56 A
7 A 17 B 27 E 37 C 47 E 57 C
8 E 18 D 28 E 38 C 48 C 58 A
9 B 19 A 29 C 39 A 49 B 59 B
10 B 20 E 30 B 40 B 50 B 60 A

Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia  Bagian 2 

1. Bermacam-macam hukum yang berlaku disebuah negara, adapun dari bermacam-macam norma yang berlaku di Indonesia, norma hukumlah yang paling dipatuhi oleh warga negara, karena ....
a. Norma hukum mengatur pergaulan hidup manusia
b. Norma hukum mempunyai sanksi tegas dan mengikat
c. Hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila kesadaran hukum warga negara tinggi
d. Norma hukum sangat berguna bagi suatu negara

2. KPK merupakan arti dari ….
a. Kartu Pemberantasan Korupsi
b. Komisi Pemberantasan Korupsi
c. Organisasi Anti Korupsi
d. Komisi Pemberantasan Kolusi

3. Dibawah ini merupakan kesadaran hukum di lingkungan sekolah, kecuali ....
a. Datang ke sekolah tepat waktu
b. Menaati peraturan di sekolah
c. Disiplin dalam belajar
d. Tidak memakai atribut sekolah

4. Setiap orang wajib tunduk dan taat untuk menerima akibat-akibat pelanggaran hukum tanpa.kecuali,.apabila seseorang dinyatakan bersalah setelah diputuskan oleh pihak peradilan. Hal ini berarti hukum.mempunyai sifat ....
a. Memaksa
b. adil dan benar
c. Sanksi     
d. Sifat tegas dan nyata

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) Adanya Larangan 
2) Adanya sanksi
3) Bersifat memaksa
4) Bersifat mengikat
Dari pernyataan disamping, yang termasuk ciri-ciri hukum, yaitu ...
a. 1,3 dan 4
b. 1,2 dan 3 
c. Semua benar
d. 2,3 dan 4 

6. Pemerintah Indonesia sedang berupaya memberantas segala bentuk korupsi, yang ………pelaksanaannya dilandasi UU. UU yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu ...
a. UU No.31 Tahun 1998
b. UU No.31 Tahun 1999
c. UU No.20 Tahun 2001     
d. UU No.26 Tahun 2000

7. Hukum Doktrin adalah ...
a. Hukum yang diambil dari peraturan adat dan kebiasaan
b. Hukum yang terbentuk dari putusan sidang
c. Hukum yang tercantum dalam peraturan UU
d. Hukum yang berasal dari para ahli hukum

8. Kependendekkan dari Indonesian Corruption Watch adalah ....
a. Indo Corrup Watch
b. IWC
c. ICW   
d. InCoW

9. Ada berapa penggolongan hukum menurut sumbernya....
a. 4
b. 3     
c. 2 
d. 1

10. Alat kelengkapan peradilan yaitu sebagai berikut, kecuali ....
a. Jaksa
b. TNI   
c. Polisi 
d. Hakim

11. “Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum” Pernyataan.tersebut merupakan tugas dari seorang ....
a. Wakil Hakim
b. Jaksa 
c. Hakim
d. Polisi

12. Dasar hukum lain yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK) adalah ....
a. UU No.22 tahun 2004
b. UUD 1945 Pasal 30
c. UU No.24 tahun 2003   
d. UUD 1945 Pasal 24     

13. Dasar hukum konstitusional Mahkamah Konstitusi(MK) adalah ....
a. UU No.22 tahun 2004
b. UUD 1945 Pasal 30 
c. UU No.24 tahun 2003 
d. UUD 1945 Pasal 24     

14. Sikap yang secara internal menunjukan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka.diri dalam memahami hukum yang berlaku didalam masyarakat adalah pengertian dari ....
a. Sikap tertutup
b. Sikap terbuka
c. Sikap objektif/ rasional 
d. Sikap jujur dan tegas     

15. Himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata terteib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat merupakan pengertian menurut ...
a. John Locke
b. Uttrech
c. Leon Duguit
d. Immanuel Kant

16. Penggolongan hukum menurut tempat berlakunya antara lain sebagai berikut, kecuali...
a. Hukum UU
b. Hukum Asing
c. Hukum Nasional       
d. Hukum Internasional

17. Dasar hukum konstitusional Komisi Yudisial(KY) adalah.....
a. UU No.22 tahun 2004
b. UUD 1945 Pasal 31
c. UUD 1945 Pasal 24 B
d. UUD 1945 Pasal 24   

18. Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat adalah pengertian hukum menurut ahli...
a. Immanuel kant
b. Uttrech
c. Leon Duguit 
d. S.M Amin

19. Berdasarkan sudut pandang hukum perbuatan korupsi mencangkup unsur-unsur sebagai berikut,.kecuali...
a. Merugikan negara
b. Penyalahgunaan wewenang
c. Melanggar hukum yang berlaku
d. Membayar pajak

20. Penggolongan hukum menurut cara mempertahan kannya terdiri dari ....
a. Hukum material dan formal
b. Hukum privat
c. Hukum Obyektif   
d. Hukum Subvektif   

21. Hukum yang berlaku disuatu negara yaitu hukum .....
a. Internasional
b. Asing
c. Nasional
d. Gereja

22. Menurut bentuknya hukum dibagi menjadi dua, yaitu ....
a. Hukum Pidato dan Lisan
b. Hukum Lisan dan Tertulis
c. Hukum Tertulis dan Tidak tertulis
d. Hukum Lisan dan Tidak tertulis

23. Wewenang Komisi Yudisial (KY) antara lain sebagai berikut , kecuali ....
a. Menetapkan komisi hakim
b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
c. Mengusulkan pengan katan hakim agung kepada DPR
d. Menjaga perilaku hakim

24. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Berikut adalah  tujuan hukum dari para ahli yang bernama....
a. Teori Etis
b. Prof.Dr.L.J Van Alperdoon
c. Jeremy Betham
d. Geny

25. Hukum menurut sumbernya, hukum yang berbentuk putusan hakim yaitu putusan ...
a. Hukum Kebiasaan
b. Hukum Traktat
c. Hukum UU
d. Hukum Yurispudensi

26. Kesadaran hukum dilingkungan keluarga antara lain, kecuali...
a. Menghiraukan nasihat orang tua
b. Menaati peraturan keluarga
c. Selalu menjaga nama baik keluarga
d. Mendengarkan nasehat orang tua

27. Hukum yang berlaku dinegara lain yaitu hukum ....
a. Asing
b. Internasional
c. Nasional 
d. Gereja   

28. Menurut sifatnya, salah satu hukum menurut sifatnya yaitu....
a. Hukum subyektif
b. Hukum obyektif
c. Hukum tidak memaksa
d. Hukum memaksa

29. Perhatikan uraian berikut!
1.) Adanya sanksi yang tegas terhadap para pelanggar
2.) Peraturan itu dibuat oleh suatu badan resmi yang berwenang
3.) Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulannya
4.) Peraturan itu bersifat memaksa
Pernyataan tersebut merupakan ...
a. Sifat Hukum
b. Ciri-ciri Hukum
c. Tujuan Hukum     
d. Unsur-unsur Hukum

30. Hukum Internasional terdiri dari sebagai berikut yaitu ...
a. Hukum sipil
b. Hukum pidana Internasional
c. Hukum perdata Internasional
d. Hukum Tata negara

31. Hukum menurut tempat berlakunya yaitu ....
a. Hukum UU
b. Hukum obligasi
c. Hukum Gereja
d. Hukum publik

32. Tugas-tugas komisi yudisial antara lain.....
a. Mengadili pada tingkat pertama
b. Memutuskan pembubaran partai politik
c. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
d. Memutuskan perselisihan

33. Contoh hukum formal yaitu sebagai berikut ....
a. Hukum asasi
b. Hukum acara asing       
c. Hukum acara perdata
d. Hukum sipil internasioanal

34.  “ Hukum yang memuat peraturan –peraturan yang mengatur kepentingan2 yang berwujud perintah dan larangan.” Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ...
a. Hukum material
b. Hukum formal
c. Hukum Objektif     
d. Hukum subjektif     

35.  “Tujuan hukum adalah mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.” Merupakan pengertian dari ahli ....
a. Jeremmy Betham
b. Geny
c. Prof. Subekti, S.H
d. Teori Etis

36. Hukum publik ( Hukum Negara ) terdiri dari sebagai berikut, kecuali ...
a. Hukum Ekspor
b. Hukum Internasional
c. Hukum administrasi negara 
d. Hukum tata negara

37. Jika diartikan secara luas, maka hukum perdata adalah sebagian dari ....
a. Hukum pidana
b. Hukum negara
c. Hukum sipil       
d. Hukum perdata 

38. Dibawah ini merupakan ciri-ciri korupsi, kecuali ...
a. Menyuap hakim
b. Dilakukan dengan rahasia
c. Melalaikan kepentingan umum
d. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum

39. Pengertian Hukum publik(hukum negara) adalah ....
a. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga mempunyai paksaan yang mutlak
b. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan
c. Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang satu dengan orang lain
d. Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap orang tertentu

40. Jika mendengar masalah hukum orang sering merasa takut, apalagi berurusan dengan hukum, padahal hukum selalu berkaitan dengan...
a. melindungi masyarakat
b. Untung dan rugi
c. Baik dan buruk
d. Adil dan tidak adil

41. Menurut waktu berlakunya penggolongan hukum , kecuali ....
a. Ius sanguinis
b. Hukum asasi
c. Ius constitutum   
d. Ius constituendum

42. Yang tidak termasuk lembaga-lembaga peradilan yaitu ...
a. Mahkamah Konstitusi (KM )
b. Presiden
c. Mahkamah Agung ( MA )   
d. Komisi Yudisial       

43. Yang termasuk golongan hukum menurut sumbernya yaitu .... 
a. Hukum UU
b. Hukum nasional
c. Hukum tertulis       
d. Hukum tidak tertulis

44. Seperangkat hukum yang berlaku disuatu negara yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negaranya merupakan pengertian dari ....
a. Hukum
b. Peradilan
c. Sistem       
d. Sistem hukum

45. “Penyelewengan dan penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain adalah pengertian dari ...
a. Nepotisme
b. Mengambil uang negara
c. Korupsi
d. Kolusi

46. Sikap warga negara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali ....
a. Sikap rasional dan objektif
b. Siakp egois dan tertutup
c. Sikap mengutamakan kepentingan umum
d. Sikap terbuka

47. Yang termasuk penggolongan hukum menurut issinya yaitu ....
a. Hukum material dan Hukum Formal
b. Hukum Objektif dan Hukum Subjektif
c. Hukum Privat dan Hukum Publik
d. Hukum Perdata dan Hukum Dagang

48. Tugas Komisi Yudisial ( KY ) adalah sebagai berikut, kecuali ....
a. Mecalonkan hakim agung ke DPR
b. Melakukan pendaftaran calon hakim
c. Menetapkan calon hakim
d. Mengadili semua perkara tingkat kasasi

49. Tingkatat peradilan dari tingkat pertama sampai tingkat tertinggi yaitu …
a. Pengadilan Negeri- Mahkamah Agung- Pengadilan sangat tinggi
b. Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi-Mahkamah Agung
c. Pengadilan tinggi-Pengadilan negeri-Mahkamah agung
d. Mahkamah Agung-Pengadilan Negeri-Pengadilan tinggi

50. Dibawah ini merupakan lembaga peradilan di Indonesia, kecuali …
a. Pengadilan Tata Usaha
b. Pengadilan militer
c. Pengadilan perdata
d. Pengadilan agama

51. Dasar hukum pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut, kecuali ...
a. UU No. 30 tahun 2002
b. UU No. 28 tahun 1999
c. UU No. 31 tahun 1999       
d. UU No. 36 tahun 2008       

52. Dibawah ini yang tidak termasuk penyebab korupsi yang terjadi Indonesia adalah ...
a. Sifat serakah seseorang atau sekelompok orang
b. Partai-partai politik yang sering berubah-ubah
c. Lemahnya penegakkan hukum oleh manageman yang tidak rapih
d. Para pelanggar hukum adalah yang membuat hukum sehingga sulit diacak

53. “Memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk” merupakan peranan dari …
a. Pengadilan Administrasi Negara
b. Pengadilan umum
c. Pengadilan Agama
d. Pengadilan Tata usaha     

54. Fungsi Mahkamah Agung yaitu, kecuali...
a. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
b. Mengawasi perbuatan hakim
c. Puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi
d. Melakukan pengawasan tertinggi

55. Pengadilan yang dibentuk oleh UU, daerahnya meliputi satu provinsi yaitu peranan peradilan ...
a. Pengadilan tingkat kedua
b. Pengadilan Negeri
c. Peradilan Tingkat Pertama
d. Mahkamah Agung

56. Peranan Mahkamah Agung adalah…
a. Dibentuk oleh presiden, meliputi seluruh negara
b. Dibentuk oleh UU, berkedudukan di daerah 1 provinsi
c. Pemegang pengadilan negara tertinggi, berkedudukan di Ibu kota RI
d. Dibentuk oleh menteri kehakiman dengan persetujuan MA, daerahnya meliputi 1 Kab/Kota

57. Apa yang disebut dengan korupsi upeti …
a. Korupsi yangmengandalkan orang-orang dalam perusahaan atau pemerintahan
b. Korupsi yang mengandalkan perantara ekonomi atau politik
c. Korupsi yang mengandalkan proyek atau pasar
d. Korupsi yang mengandalkan jabatan strategis

58. Pengadilan tingkat pertama disebut juga …
a. Mahkamah Agung
b. Pengadilan Tertinggi
c. Pengadilan Negeri
d. Pengadilan Tinggi

59.  “ Memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul diantara umat Islam.” Pernyataan tersebut merupakan peranan dari …
a. Pengadilan Islam
b. Pengadilan Agama
c. Pengadilan militer   
d. Pengadilan Tata usaha

60. Contoh pengadilan Militer antara lain sebagai berikut, yaitu….
a. Pemerintah dan Presiden
b. Pernikahan     
c. TNI dan POLRI
d. Wasiat
   
Soal Essay Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia
1. Apa yang dimaksud dengan Sistem hukum !
2. Sebutkan apa saja fungsi Hukum menurut Soejono soekanto !
3. Apa yang dimaksud Hukum Privat dan Hukum publik !
4. Sebutkan penggolongan hukum menurut sumbernya!
5. Sebutkan unsur unsur Hukum !
6. Tuliskan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia !
7. Asas yang harus diperhatikan dalam proses hukum dikenal dengan ?
8. Apa yang dimaksud dengan Korupsi ?
9. Jelaskanlah bentuk-bentuk Korupsi !
10. Sebutkan lembaga dan organisasi anti korupsi !

Jawaban Soal Essay
1. Sistem hukum adalah seperangkat atau satu kesatuan hukum yang berlaku disuatu negara yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negaranya.
2. Menurut Soejono Soekanto, fungsi hukum: Memperlancar proses interaksi sosial, Pengendali sosial, Menata masyarakat,
3. 1) Hukum publik/hukum negara adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara  negara dengan perseorangan/warga negara. 2) Hukum privat/ hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
4. Hukum menurut sumbernya : Hukum kebiasaan dan adat, Hukum Undang Undang, Hukum yurisprudensi, Hukum traktat
5. Unsur-unsur Hukum : 1) Adanya sanksi yang tegas terhadap para pelanggar, 2) Peraturan itu dibuat oleh suatu badan resmi yang berwenang, 3) Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulannya, 4) Peraturan itu bersifat memaksa
6. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
7. Dalam proses hukum dikenal dengan beberapa asas, yaitu :1) Asas Legalitas, jaksa diwajibkan menuntut setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul. 2) Asas Opportunitas, kejaksaan tidak berkewajiban untuk menuntut seseorang walaupun telah diketahui kebenarannya dan benar bahwa dia bersalah, demi kepentingan umum.
8. Menurut KBBI, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau  orang lain.
9. Bentuk-bentuk Korupsi : 1) Korupsi jalan pintas, 2) Korupsi upeti, 3) Korupsi kontrak, 4) Korupsi pemerasan
10. 1) Organisasi Gerakan Anti Korupsi : SAMAK ( Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi), SoRAK ( Solidaritas Gerakan Anti Korupsi), GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara), ICW ( Indonesian Corruption Watch), OAK (Organisasi Anti Korupsi). 2) Lembaga pemberantasan Korupsi : KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Jawaban Soal Pilihan Ganda
1 C 11 C 21 C 31 C 41 A 51 D
2 B 12 C 22 C 32 C 42 C 52 B
3 D 13 D 23 A 33 C 43 A 53 B
4 A 14 B 24 B 34 B 44 D 54 C
5 A 15 B 25 D 35 C 45 C 55 A
6 B 16 A 26 A 36 A 46 B 56 B
7 D 17 C 27 A 37 C 47 C 57 D
8 C 18 C 28 D 38 A 48 D 58 C
9 A 19 D 29 D 39 B 49 C 59 B
10 B 20 A 30 C 40 D 50 A 60 C

Dikirim Oleh Ana Lutfiyah Zulaikha SMAN 89 JAKARTA